Ujian nasional selalu menarik untuk dibicarakan. Bahkan bagi sebagian orang, sangat menggairahkan untuk diperdebatkan. Pendapat yang setuju maupun yang tidak setuju dilaksanakannya ujian nasional selalu muncul menjelang perhelatan rutin tahunan ini. Masing-masing pendapat memiliki dasar argumentasi, baik argumentasi yang didasarkan undang-undang maupun pengalaman penyelenggaraan ujian nasional sebelumnya.

Pada kenyataannya, pemerintah tetap bergeming menyelenggarakan ujian nasional meski gelombang penolakan cukup kuat. Mahkamah Agung bahkan telah memutuskan untuk meninjau ulang ujian nasional. Lembaga Pendidikan Ma’arif Pusat juga menolak ujian nasional, dengan alasan karena hasil akhir (output) UN yang jauh dari harapan dan pelaksanaannya dituding sebagai pemborosan anggaran pendidikan. Namun itu semua tidak menyurutkan niat pemerintah untuk menyelenggarakan ujian nasional.

Dasar yang dipakai pemerintah dalam menyelenggarakan ujian nasional adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”. Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 63, 66, 68, 69, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional.

Untuk memenuhi kehendak masyarakat yang menginginkan ujian nasional tidak dijadikan satu-satunya penentu kelulusan serta memberikan porsi lebih kepada sekolah dan guru dalam menentukan kelulusan, pemerintah sejak tahun 2011 telah membuat formula kelulusan yang baru. Kelulusan peserta didik dalam ujian nasional ditentukan berdasarkan nilai akhir (NA), yang diperoleh dari nilai gabungan antara nilai sekolah/madrasah (NS/M) pada mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai UN (murni). Pembobotannya 40% untuk NS/M dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan 60% untuk nilai UN. Dengan demikian, nilau UN (murni) tidak lagi menjadi penentu utama kelulusan siswa dari satuan pendidikan.

Formula baru kelulusan tampaknya mampu menurunkan tensi tekanan dari para penolak ujian nasional, termasuk tekanan yang muncul dari kalangan pendidik maupun akademisi. Formula baru ini juga memulihkan kembali rasa percaya diri sekolah dan guru sebagai bagian dari pengandil kelulusan siswa. Sekolah dan guru kembali memiliki taji karena diperhitungkan jerih payahnya selama mendidik siswa.

Formula baru kelulusan ternyata hanyalah sebagian solusi dari banyaknya permasalahan yang membelit ujian nasional. Masalah besar yang justru mampu memporakporandakan pondasi pendidikan yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, adalah kejujuran. Betapa tidak. Pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, menjadi sekadar slogan tak berarti jika salah satu parameter untuk mengukur tingkat kualitas pendidikan, yakni ujian nasional, masih dikotori oleh perilaku tidak jujur.

Bukan tidak disadari oleh pemerintah, bahwa masih terjadi di beberapa daerah yang menggunakan segala cara agar tingkat kelulusan mencapai prestasi sempurna, 100%. Namun biasanya yang terjadi adalah kesadaran itu terlambat muncul. Tragisnya, beberapa tindakan kontra-kejujuran itu melibatkan pihak yang diamanati oleh bangsa untuk menyemaikan bibit-bibit kejujuran kepada anak bangsa, yakni sekolah dan guru. Kasus menyontek massal yang terjadi tahun lalu di sebuah sekolah di Surabaya dan menjadi isu yang menasional adalah salah satu contohnya.

Bukan tidak ada upaya dari pemerintah untuk memperkecil peluang munculnya praktik-praktik curang dalam ujian nasional. Namun upaya yang dilakukan tampaknya masih dapat “disiasati”. Tingginya tingkat kerahasiaan penyusunan bahan ujian, pencetakan, pendistribusi, penjagaan posko ujian, adalah bukti nyata upaya pemerintah dalam menutup lubang-lubang kecurangan. Upaya lain di antaranya adalah pelibatan unsur keamanan Polri dalam pengawalan pendistribusian dan penyimpanan naskah ujian, naskah ujian dibuat beberapa paket, denah tempat duduk peserta ujian dibuat dengan urutan tertentu yang meminimalkan peserta ujian saling menyontek, pengawas ujian dilakukan secara silang penuh, ditugaskannya pengawas independen dari perguruan tinggi, dan bahkan BIN pun pernah diturunkan untuk memantau pelaksanaan ujian nasional. Singkatnya, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah.

 Persepsi yang keblinger merupakan virus yang berbahaya

Berbagai upaya pemerintah untuk menekan kecurangan dalam ujian nasional cukup efektif untuk menangkal potensi kecurangan dari pihak luar sekolah. Bagaimana dengan pihak sekolah, termasuk guru? Perlu upaya pengarusutamaan kejujuran dalam pendidikan. Karakter jujur sebagai salah satu pilar manusia yang berbudi pekerti luhur hendaknya menjadi landasan kuat sekolah dan guru dalam menyiapkan generasi bangsa yang kelak akan memanggul amanat bangsa dan negara. Karakter jujur tidak hanya tercermin dari perolehan nilai semata tetapi yang lebih utama adalah tercermin dari sikap perilaku sehari-hari.

Tidak sedikit sekolah dan guru yang menganggap bahwa perolehan nilai, terutama dalam ujian nasional, merupakan satu-satunya ukuran kualitas peserta didik dan sekolah. Akibatnya, fokus perhatian sekolah dan guru terkuras kepada penyiapan peserta didik agar memperoleh nilai tinggi dalam ujian nasional. Persepsi yang demikian jika tidak diimbangi dengan kualitas pembelajaran yang baik serta dukungan sarana prasarana yang memadai dapat “memaksa” sekolah dan guru melakukan tindakan yang tidak jujur, semata-mata demi mengejar perolehan nilai dan tingkat kelulusan yang tinggi. Beberapa kasus ujian nasional yang terjadi misalnya, membocorkan soal ujian, memberikan kunci jawaban kepada peserta ujian, menyebarkan contekan, dan sontek massal.

Memang tidak ada salahnya sekolah dan guru bekerja keras agar peserta didiknya berhasil dalam ujian nasional. Bahkan menjadi sebuah kewajiban bagi sekolah dan guru agar peserta didiknya meraih prestasi tinggi. Namun ukuran keberhasilannya bukan hanya terletak pada hasil akhir semata melainkan juga proses pemerolehannya. Hasil yang memuaskan dan kelulusan yang tinggi tidak akan berarti jika diperoleh melalui cara yang tidak jujur. Hasil itu justru dapat menjadi bumerang bagi peserta didik di jenjang pendidikan lanjutannya karena hasil yang didapatkannya bukanlah gambaran kemampuan nyata dirinya.

Capaian nilai yang didapatkan dengan cara yang curang akan menjadi virus yang berbahaya dan mematikan. Sekali lagi virus, bukan bom waktu karena ia tidak akan meledak hanya sekali lalu habis. Tidak! Virus itu tidak mudah mati oleh gilasan zaman. Ia akan tertanam dan tumbuh dalam diri peserta didik. Virus itu dapat menyebar secara langsung dan tidak langsung serta sulit terdeteksi dengan masa inkubasi yang bertahun-tahun. Sungguh, hal ini tidak dapat diabaikan.

Meski demikian bukan berarti tidak ada pintu keluar bagi penyelesaian masalah kecurangan ujian nasional. Solusi untuk menekan kecurangan itu adalah dengan meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran yang bermutu, pengawasan dan penjamin mutu pendidikan yang baik, integritas dan moralitas pendidik dan tenaga kependidikan yang baik pula akan memberikan rasa percaya diri yang kuat bagi sekolah untuk menyongsong ujian nasional.