Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan untuk mengembangkan kurikulum yang ada saat ini. Pengembangan kurikulum tersebut dilandasi oleh aspek filosofis, yuridis, dan konseptual. Dasar aspek filosofis meliputi filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dan kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Alasan aspek yuridis meliputi RPJMN 2010-2014 sektor pendidikan, perubahan metodologi pembelajaran, penataan kurikulum Inpres nomor 1 tahun 2010, Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional: penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Sedangkan alasan-alasan aspek konseptual meliputi relevansi, model Kurikulum Berbasis Kompetensi, kurikulum lebih dari sekedar dokumen, dan proses pembelajaran.

Selain itu, pengembangan kurikulum dilatarbelakangi oleh permasalahan-permasalahan yang ada pada Kurikulum 2006. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:  

  1. konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak;
  2. kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional;
  3. kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan;
  4. beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills dan hard skills, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum;
  5. kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global;
  6. standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru;
  7. standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (sikap, keterampilan, dan pengetahuan) dan belum tegas menuntut adanya remediasi secara berkala; dan
  8. dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir.

Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan Kurikulum 2006. Identifikasi kesenjangan itu dapat dipaparkan melalui tabel berikut.

Komponen

Kondisi saat ini

Kondisi ideal

  1. Kompetensi Lulusan

1.

Belum sepenuhnya menekankan pendidikan karakter

2.

Belum menghasilkan Keterampilan sesuai kebutuhan

3.

Pengetahuan-pengetahuan lepas

 

1.

Berkarakter mulia

2.

Keterampilan yang relevan

3.

Pengetahuan-pengetahuan terkait

 

  1. Materi Pembelajaran

1.

Belum relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan

2.

Beban belajar terlalu berat

3.

Terlalu luas, kurang mendalam

 

1.

Relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan

2.

Materi esensial

3.

Sesuai dengan tingkat perkembangan anak

 

  1. Proses Pembelajaran

1.

Berpusat pada guru (teacher centered learning)

2.

Sifat pembelajaran yang berorientasi pada buku teks

3.

Buku teks hanya memuat materi bahasan

 

1.

Berpusat pada peserta didik (student centered active learning)

2.

Sifat pembelajaran yang kontekstual

3.

Buku teks memuat materi dan proses pembelajaran, sistem penilaian serta kompetensi yang diharapkan

 

  1. Penilaian

 

1.

Menekankan aspek kognitif

2.

Test menjadi cara penilaian yang dominan

 

1.

Menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara proporsional

2.

Penilaian test dan portofolio saling melengkapi

 

  1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

 

1.

Memenuhi kompetensi profesi saja

2.

Fokus pada ukuran kinerja PTK

 

1.

Memenuhi kompetensi profesi, pedagogi, sosial, dan personal

2.

Motivasi mengajar

 

  1. Pengelolaan Kurikulum

 

1.

Satuan pendidikan mempunyai kebebasan dalam pengelolaan kurikulum

2.

Masih terdapat kecenderungan satuan pendidikan menyusun kurikulum tanpa mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah

3.

Pemerintah hanya menyiapkan sampai standar isi mata pelajaran

 

1.

Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kendali kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan

2.

Satuan pendidikan mampu menyusun kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah

3.

Pemerintah menyiapkan semua komponen kurikulum sampai buku teks dan pedoman

 

Terdapat empat alasan mengapa kurikulum 2006 dikembangkan, yaitu (1) tantangan masa depan, berupa masalah globalisasi: WTO, ASEAN Community, APEC, CAFTA; masalah lingkungan hidup; kemajuan teknologi informasi; konvergensi ilmu dan teknologi; ekonomi berbasis pengetahuan; kebangkitan industri kreatif dan budaya; pergeseran kekuatan ekonomi dunia; pengaruh dan imbas teknosains; mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan; dan hasil TIMSS dan PISA; (2) fenomena negatif yang mengemuka, di antaranya perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam Ujian (Contek, Kerpek..), gejolak masyarakat (social unrest); (3) kompetensi masa depan, di antaranya kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggungjawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan memiliki rasa tanggungjawab terhadap lingkungan; dan (4) persepsi masyarakat, diantaranya bahwa kurikulum terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif, beban siswa terlalu berat, dan kurang bermuatan karakter.

Secara mendasar, ada empat elemen perubahan dalam Kurikulum 2013, yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi (kompetensi inti dan kompetensi dasar), Standar Proses, dan Standar Penilaian. Penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan memperhatikan pengembangan nilai, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu dengan fokus pada pencapaian kompetensi. Pada setiap jenjang pendidikan, rumusan empat kompetensi inti (penghayatan dan pengamalan agama, sikap, keterampilan, dan pengetahuan) menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar pada setiap kelas. Perubahan Standar Isi dari kurikulum sebelumnya yang mengembangkan kompetensi dari mata pelajaran menjadi fokus pada kompetensi yang dikembangkan menjadi mata pelajaran melalui pendekatan tematik-integratif (Standar Proses).

Perubahan pada Standar Proses berarti perubahan strategi pembelajaran. Guru wajib merancang dan mengelola proses pembelajaran aktif yang menyenangkan. Peserta didik difasilitasi untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta.

 

Benarkah Kurikulum 2013 Berpotensi Melanggar Undang-Undang?

Kurikulum Baru 2013 ini kabarnya akan membawa beberapa perubahan, antara lain pada poin-poin berikut: (1) mapel IPA dan IPS di SD akan ditiadakan dan terintegrasi dalam tema-tema di mapel yang lain, (2) model pendidikan di SD adalah integral tematik yang berfokus pada mata pelajaran: Agama, PPKn, Matematika, Bahasa Indonesia, Olahraga-Kesehatan, dan Seni Budaya, (3) mapel di tingkat SMP akan disusutkan dari 12 mapel hanya menjadi 10 mapel yaitu: Agama, PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Olahraga-Kesehatan, Seni Budaya dan Prakarya, (4) mapel TIK di SMP akan ditiadakan, TIK akan menjadi media pembelajaran semua mapel sehingga komputer tidak diajarkan secara terpisah.

Perubahan, seperti lazimnya, memunculkan reaksi dari masyarakat yaitu sikap setuju dan menolak perubahan. Reaksi yang cukup tinggi intensitasnya adalah rencana pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, dan Matematika pada jenjang SD. Pengintegrasian ini memunculkan persepsi bahwa di SD tidak terdapat mata pelajaran IPA dan IPS secara eksplisit, meskipun esensinya tetap dibelajarkan, yaitu secara integral ke dalam pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia.

Salah satu alasan kuat yang dikemukakan beberapa elemen yang kurang menyetujui pengintegrasian mapel IPA dan IPS ke dalam mapel lainnya adalah landasan yuridis pengintegrasian yang tidak kuat. Alasan-alasan yang dikemukan pemerintah tentang pengintegrasian ini saat ini lebih banyak didasari aspek filosofis. Oleh karena itu, alasan penolakan yang melihat aspek yuridis ini tampaknya tidak dapat dianggap angin lalu.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab X tentang Kurikulum, pasal 37 menyebutkan bahwa (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a.  pendidikan agama; b.  pendidikan kewarganegaraan; c.  bahasa; d.  matematika; e.  ilmu pengetahuan alam; f.  ilmu pengetahuan sosial; g.  seni dan budaya; h.  pendidikan jasmani dan olahraga; i.  keterampilan/kejuruan; dan j.  muatan lokal. Pasal inilah yang menjadi dasar penolakan pengintegrasian mapel IPA dan IPS ke dalam mapel tertentu.

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum tertinggi yang menjadi sumber hukum adalah Undang-Undang Dasar, selanjutnya secara hirarki disusul undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Kurikulum merupakan tergolong peraturan pemerintah yang secara hirarki di bawah undang-undang. Oleh karena itu, kurikulum 2013 yang merencanakan pengintegrasian mapel IPA dan IPS ke dalam mapel tertentu di jenjang SD memiliki potensi melanggar undang-undang, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebenarnya pengembangan kurikulum merupakan hal yang seharusnya dilakukan secara terus menerus sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman. Pada dasarnya pengembangan kurikulum yang digagas pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun demikian, prinsip ketaatan pada hukum yang berlaku hendaklah dijunjung tinggi. Maka, solusi yang tepat untuk menghindari kemungkinan pengembangan kurikulum 2013 melanggar undang-undang yang berlaku adalah dengan terlebih dahulu merevisi undang-undang Sisdiknas dimaksud. Memang merevisi atau mengamandemen undang-undang bukanlah persoalan sederhana dan mudah dilakukan karena merupakan proses politik yang melibatkan berbagai elemen bangsa. Namun, melihat potensi terjadinya ketidaktaatan terhadap undang-undang dalam pengembangan kurikulum, maka pengamandeman undang-undang Sisdiknas menjadi sangat urgen dilakukan.

Iklan